Tahun 2020, Belanda Berhenti Kasih Duit Untuk Indonesia

Pemerintah Belanda mengumumkan pada 2017 akan menghentikan pengiriman bantuan pembangunan ke Indonesia, mulai 2020 dan seterusnya. Lilianne Ploumen, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda, mengatakan hubungan antara Belanda dan Indonesia – setelah tahun 2020 – hanya dapat diberi label “mitra dagang”.

Sejak “Intergovernmental Group on Indonesia” dibentuk, Belanda menjadi salah satu donor utama. Diperkirakan dari tahun 1967 hingga 2012 Belanda memberikan bantuan pembangunan sebesar 2.886.670.000 (Miliar) Dolar AS kepada Indonesia.

Saat kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949, bahwa akan mengambil lebih dari 4 milyar Dolar AS dari hutang pemerintah Hindia Belanda.

Dapat dikatakan bahwa Belanda mengamankan kepentingan finansial dan ekonominya di KMB. Indonesia mengambil alih jumlah hutang yang tidak proporsional dari Belanda, sementara kondisi perdagangan yang menguntungkan untuk Belanda dipertahankan.

Penolakan Perjanjian Persatuan (Belanda-Indonesia Union) oleh Indonesia pada tahun 1956 adalah akibat langsung dari konflik rebutan Papua.

Indonesia memutuskan untuk tidak lagi mau membayar sesuai kesepatakan KMB. Lalu pada akhir tahun 1958 semua perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi.

Sampai tahun 1956, pihak Indonesia sebenarnya telah membayar cicilan hutang sesuai kesepakatan KMB pada tahun 1949.

Saat KMB 1949, total hutang Hindia Belanda yang ditanggung Indonesia sebesar 743juta Gulden. Lalu pada tahun 1957 saat kali terakhir Indonesia mencicil hutang, sisa hutang 450juta Gulden. Total pembayaran Indonesia 293 Juta Gulden.

Sekitar NLG 26 juta Gulden telah dibayar oleh Indonesia atas pinjaman dari Bank Belanda dan dan 44Juta Gulden pinjaman dari Bank Jawa.

Efek dari Nasionalisasi dan penolakan pembayaran hutang, bikin ekonomi merosot, inflasi naik tinggi pada awal 1960 karena buruknya tatanan ekonomi pada akhir era Soekarno, pengucilan oleh dunia internasional dan keuangan negara lebih banyak digunakan untuk membiayai perang lawan Malaysia daripada untuk kesejahteraan rakyat.

Setelah Soekarno jatuh, Pada 7 September 1966, kesepakatan baru tercapai. Dalam perjanjian baru tersebut berarti Indonesia bersedia membayar NLG 600 juta untuk menyelesaikan semua masalah keuangan.

Belanda sendiri mengklaim kerugian swasta Belanda atas Nasionalisasi Soekarno serjumlah 4,4 miliar Gulden, di mana klaim pemerintah Belanda berjumlah 1,9 miliar. Klaim ini jelas enggak bisa dibayar oleh Indonesia karena kondisi ekonomi saat itu dan oleh karena itu tidak diterima oleh Indonesia.

Dengan menggunakan metode kalkulasi yang memperhitungkan sudut pandang Indonesia,, utang tersebut diturunkan terlebih dahulu menjadi 1.2 Milyar Gulden. Mengingat masalah kondisi keuangan Indonesia, Belanda akhirnya hanya mengklaim 600 juta Gulden yang baru lunas tahun 2003.

Pemotongan jumlah hutang ini disertai dengan masuknya investasi swasta Belanda ke Indonesia. Sehingga banyak perusahaan asal Belanda yang kembali sukses di Indonesia.

Pemotongan hutang sampai separuh lebih oleh Belanda ini jarang diekspos oleh media Indonesia.

Padahal Kesepakatan itu secara luas dipandang sebagai kesepakatan politik yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi. Terbukti selepas tahun 1966 ekonomi In donesia terus meroket.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*