Maqashidus Syariah, 5 Asas Pokok Syariat Yang Menjadi Dasar Wajib Prokes Dalam Sholat Berjamaah

Sholat berjamaah di Masjidil Haram yang wajib memakai Prokes selama masa Pandemi. Foto: VoArab

Sejak virus corona melanda, banyak umat Islam terutama yang awam yang tidak setuju dengan adanya protokol kesehatan yang tujuanya untuk mencegah penularan virus ini. Mereka biasanya terhasud oleh narasi-narasi video pendek atau postingan di media sosial yang tidak punya landasan ilmu.

Dalam narasinya, mereka yang anti prokes menyebut bahwa aturan dalam prokes itu anti islam. Ambil contoh tentang pengaturan shaff dalam yang dibuat renggang dan tidak rapat lagi. Kaum muslim yang anti prokes menyebutnya sebagai bentuk pengingkaran terhadap perintah Nabi Muhammad agar merapatkan shaff dalam sholat.

Umat yang awam yang tidak belajar ilmu agama secara mendalam, harusnya bersikap taqlid (manut) terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang telah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban mengikuti anjuran prokes demi mencegah penyebaran corona.

Setiap fatwa dari MUI atau ulama-ulama NU dan Muhammadiyah selalu dilandasi ilmu. Diantaranya yang perlu diketahui adalah tentang Maqashid Syariah. Atau prinsip dasar dari ajaran hukum agama Islam.

Maqashid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Ambil contoh Jika sholat
dalam masa pandemi tanpa prokes dan tetap dengan shaff yang rapat, itu artinya membahayakan nyawa dan bisa termasuk melanggar syariat. Sebagaimana dengan sholat berjamaah dalam kondisi perang yang caranya berbeda dengan sholat dalam kondisi normal.

Nah lalu apa aja sih Maqashid Syariah atau tujuan pokok dari syariat Islam?

Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi ‘adam atau pencegahan. Lima bentuk maqashid syariah ini adalah sebagai berikut:

1. Maqashid syariah untuk melindungi agama (Hifzud Diin)
Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

2. Maqashid syariah untuk melindungi jiwa (Hifzun Nafs)
Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.

Contoh kasus adalah sholat berjamaah di masa pandemi, benar sholat berjamaah tetap wajib, tapi jika tanpa prokes berarti membahayakan Nyawa. Maka sholat berjamaah tetap wajib hukumnya dan menjadi wajib dengan tambahan prokes. Yang artinya tetap menjaga kelangsungan ajaran agama tapi juga harus menjaga nyawa dari penyakit menular.

3. Maqashid syariah untuk melindungi pikiran (Hifzul ‘Aql)
Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.

Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba.

4. Maqashid syariah untuk melindungi harta (Hifzul Maal)
Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.

Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

5. Maqashid syariah untuk melindungi keturunan (Hifzun Nasl)
Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya.

Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*