Cek Handphone-mu, Pemblokiran Ponsel BM Telah Dimulai

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi ( Kominfo ) akan memulai pengujian aturan pemblokiran ponsel ilegal ( black market/BM ) melalui nomor serial IMEI ( International Mobile Equipment Identity ) mulai Senin (17/2/2020). Rencana pengujian tersebut, diperkirakan akan dilaksanakan selama dua hari. ” Insya Allah ( akan dilaksanakan hari ini ),” ungkap Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika ( SPPI ) Mochamad Hadiyana.

Jadwal uji coba ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Februari, akan tetapi mengalami kemunduran dikarenakan masih adanya perdebatan terkait use case atau skenario dan indikator keberhasilan. Hadiyana mengatakan, dalam uji coba ini akan dilakukan beberapa use case ( skenario ), rencananya uji coba ini akan dilakukan di kantor XL Axiata dan dilakukan secara tertutup.

Sampel Dummy

Nur Akbar Said selaku kasubdit Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar Kominfo mengatakan, ada lima operator di Indonesia yang mengikuti uji coba ini. Dalam uji coba ini akan menggunakan mesin EIR ( Equipment Identity Register ). Mesin tersebut berguna untuk mendeteksi IMEI ( International Mobile Equipment Identity ) yang dipakai untuk memblokir ponsel BM.

Whitelist dan Blacklist

Dalam uji coba ini, akan mengimplementasikan dua mekanisme pemblokiran, yakni Whitelist dan Blacklist, menurut informasi mekanisme tersebut akan disimulasikan oleh dua operator seluler. Metode Whitelist akan melibatkan para konsumen untuk mengecek apakah IMEI perangkat sudah terdaftar atau belum ketika melakukan pembelian di kantor ponsel.

Semetara itu, Metode Blacklist dilakukan secara langsung memblokir ponsel – ponsel yang terdeteksi ilegal oleh sistem EIR. Kedua metode tersebut, membuat para konsumen mengetahui ponselnya ilegal atau tidak sebelum bertransaksi. Johnny G plate selaku Menteri Kominfo mengatakan, Pemerintah akan segera menimbang mekanisme pemblokiran tersebut yang mana akan dipilih nantinya. ” Nah ( keputusan ), sementara ini sekitar kurun waktu dua minggu untuk proof of concept. Setelah dua minggu dari sekarang, kami akan melakukan pertemuan dan akan memilih untuk memakai Whitelist atau Blacklist,” Ujar Jonny di sela rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR RI, Rabu ( 5/2/2020 )

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*